Bagian Hukum

Jl. Aloon- Aloon Utara No. 9 Telp (0352) 481003

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PONOROGO

pph.2

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparatur pemerintah desa terhadap penyusunan produk hukum desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo. Adapun dasar hukum pelaksanaan bimbingan teknis adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/2002/405.01.3/2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/2003/405.01.3/2015 tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2015.

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada pada tanggal 22 September 2015 bertempat di Gedung Korpri (Komplek Pendopo Kabupaten Ponorogo) Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo. Acara dibuka oleh Bapak Drs. Najib Susilo, M.M., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo. Peserta adalah 60 (enam puluh) Kepala Desa dari 20 kecamatan di Kabupaten Ponorogo, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

  1. Kecamatan Jenangan (Desa Plalangan, Desa Jenangan dan Desa Pintu);
  2. Kecamatan Babadan (Desa Japan, Desa Gupolo dan Desa Bareng);
  3. Kecamatan Siman (Desa Ngabar, desa Beton dan desa Sekaran);
  4. Kecamatan Kauman (Desa Nglarangan, Desa Ciluk dan Desa Semanding);
  5. Kecamatan Sukorejo (Desa Bangunrejo, Desa Nambangrejo dan Desa Prajegan);
  6. Kecamatan Sampung (Desa Jenangan, Desa Pagerwukir dan Desa Tulung);
  7. Kecamatan Badegan (Desa Dayakan, Desa Tanjunggunung dan desa Kapuran);
  8. Kecamatan Jambon (Desa Bringinan, desa Krebet dan Desa Pulosari);
  9. Kecamatan Balong (Desa Bulu Kidul, Desa Bulak dan Desa Ngendut);
  10. Kecamatan Slahung (Desa Tugurejo, Desa Senepo dan Desa Kambeng);
  11. Kecamatan Bungkal (Desa Pelem, Desa Koripan dan Desa Kupuk);
  12. Kecamatan Ngrayun (Desa Baosan Kidul, Desa Selur dan Desa Gedangan);
  13. Kecamatan Sambit (Desa Ngadisanan, Desa Jrakah dan Desa Bangsalan);
  14. Kecamatan Sawoo (Desa Tempuran, Desa Temon dan Desa Prayungan);
  15. Kecamatan Mlarak (Desa Ngrukem, Desa Siwalan dan Desa Joresan);
  16. Kecamatan Jetis (Desa Kradenan, Desa Mojomati dan Desa Coper);
  17. Kecamatan Pulung (Desa Tegalrejo, Desa Bedrug dan Desa Wayang);
  18. Kecamatan Ngebel (Desa Talun, Desa Pupus dan Desa Ngebel);
  19. Kecamatan Sooko (Desa Jurug, Desa Klepu dan Desa Suru);
  20. Kecamatan Pudak (Desa Tambang, Desa Pudak Wetan dan Desa Banjar).

Sebagai narasumber adalah :

  1. Ibu Etik Mudarifah, S.STP., M.Si. (Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo) dengan materi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  2. Bapak Sukarni, S.H., M.H. (Dosen Universitas Merdeka Ponorogo) dengan materi Kajian Umum Penyusunan Produk Hukum Desa.
  3. SUWANDI, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan materi Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa.

Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan bimbingan teknis ini diharapkan para aparatur pemerintah desa mampu penyusunan produk hukum desa dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakatpun akan dapat meningkat. (bud)

Updated: October 16, 2015 — 6:00 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagian Hukum © 2014 Frontier Theme